Bank Sentral India Melarang Aktivitas Transaksi Bitcoin

Bank sentral India melarang semua entitas / institusi legal di negara tersebut untuk berurusan dengan transaksi Bitcoin dan mata uang kripto lainnya. Kebijakan ini menyusul pemerintah Tiongkok yang juga melakukan pelarangan transaksi kripto tersebut.

Dalam kebijakan moneter dua bulanan yang dikeluarkan hari ini, Reserve Bank of India (RBI) menyatakan bahwa lembaga keuangan dan bank yang diatur olehnya tidak akan “berurusan dengan atau memberikan layanan kepada individu atau badan usaha yang terkait dengan virtual currency (mata uang virtual).”

“Entitas / lembaga resmi yang sudah menyediakan layanan tersebut akan keluar dari hubungan dengan waktu yang ditentukan,” ditulis dalam kebijakan Bank Sentral India tersebut.

Bank sentral India mengutip kekhawatiran terkait dengan perlindungan konsumen, integritas pasar dan pencucian uang sebagai alasan untuk mengeluarkan kebijakan pelarangan transaksi Bitcoin dan juga mata uang kripto lain.

Kebijakan ini secara signifikan dapat menurunkan perdagangan cryptocurrency di negara tersebut. Hal itu berarti bahwa orang India tidak akan dapat mentransfer dana dari rekening bank mereka ke dompet kripto untuk transaksi pembelian atau penjualan.

Akan tetapi, bank sentral India belum sepenuhnya mencuci tangan koin digitalnya. Dinyatakan bahwa mata uang virtual memiliki “potensi untuk meningkatkan efisiensi dan inklusivitas sistem keuangan.”

Peringatan Regulasi

Status hukum transaksi cryptocurrency tidak jelas di India. Mereka tidak dilarang, tetapi pihak berwenang telah berulang kali memperingatkan pengguna dan pedagang tentang risikonya. Dan juga memisahkan diri dari transaksi yang melibatkan instrumen keuangan.

Misalnya, RBI mengklarifikasi bahwa “tidak ada persetujuan pengaturan, pendaftaran atau otorisasi dinyatakan telah diperoleh oleh entitas yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan tersebut” pada Desember 2013.

Selama pidatonya untuk menyajikan anggaran awal tahun ini, Menteri Keuangan India Arun Jaitley mengatakan cryptocurrency bukan merupakan alat pembayaran yang sah. Dan pemerintah akan mengambil semua upaya untuk menghilangkan penggunaannya dalam “pembiayaan sistem pembayaran tidak sah atau sebagai bagian dari sistem pembayaran.”

Divisi pajak pendapatan pemerintah juga mengirimkan pemberitahuan kepada individu pada bulan Januari tahun ini setelah sebuah survei menunjukkan bahwa transaksi senilai $ 3,5 miliar yang melibatkan cryptocurrency telah terjadi pada tahun lalu.

India adalah rumah bagi sekitar 1% penambang Bitcoin. Sementara volume perdagangan kripto di bursa pertukaran tidak mendekati rekan-rekannya di Cina atau Korea Selatan, mereka telah menyaksikan pertumbuhan transaksi pada tahun lalu. Hal ini karena meningkatnya obrolan media tentang mata uang kripto. Zebpay, bursa cryptocurrency terbesar di India, mengklaim telah menambahkan 200.000 pengguna per hari pada bulan Januari.